HMB-Jambi Pertanyakan Komitmen Kapolda Jambi dan Kapolres Bungo Terhadap Pemberantasan PETI

Share This Story !

ExistJambiNews, Jambi – Masyarakat sungai batang pelepat desa batu kerbau kecematan Pelepat Kabupaten Bungo dan beberapa wilayah lainnya, kembali resah, setelah sempat terhentioperasi PETI di daerah mereka, karerna beberapa saat lalu telah dihentikan Kapolda dan Kapolres Bungo, kini beroperasi kembali.

Keresahan masyarakat disekitar pengoperasian PETI ini disampaikan Riduan Ketua Plt HMB.

“Beberapa minggu yang lalu Kapolda Jambi beserta jajaran sempat menghentikan penambangan emas ilegal yang beroperasi sungai batang pelepat desa batu kerbau kecematan pelepat kabupaten bungo dan beberapa wilayah lainnya dan HMB sangat meng apresiasi langkah Kapolda tersebut.” ujarnya

Kekecewaan itu kembali timbul karena, kujungan Kapolda Jambi dan Kapolres Bungo untuk menghentikan operasi PETI itu tidak diindahkan.

“Namun dalam beberapa hari ini masyarakat disekitar dihebohkan lagi dengan beroperasi nya Penambangan Emas Tanpa izin (PETI) dengan menggunakan Ekskavator tersebut, masyarakat resah dampak dari penambangan ini, salah satu dampakny air yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mandi dan minum ataupun keperluan sehari hari, sudah tercemar dan tidak layak lagi untuk digunakan seperti biasanya,” jelasnya

Sebagai masyarakat Bungo, sekaligus ketua Pt HMB Jambi, Riduan menyamaikan kekecewaannya.

“Saya selaku putra daerah  dan Plt ketua Umum Himpunan  Mahasiswa Bungo Jambi HMB-J sangat kecewa dengan bapak bupati Bungo, seharus bapak bupati segera memfasilitasi pihak kepolisian dan TNI serta instansi terkait membentuk SATGAS PETI, dan bapak bupati terkesan tidak ada keseriusan dalam mencari solusi ini semua.” Dengan wajah kecewa.

 “Yang mana kita ketahui bersama aktifitas PETI merupakan tindakan kriminal yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem sungai mau pun darat yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara luas dan jangka panjang, “ lebih lanjut

Dan payung hukum bagi pelaku yang membangkang sudah jelas diatur di Pasal 89 ayat 1 huruf A dan B Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan atau Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, dengan ancaman hukuman kurungan selama 20 tahun

Berdasarkan aturan dan undang undang yang berlaku, Riduan menyampaikan harapanya, agar aparat tetap mengutamakan persoalan hukum dan dampak yang didapat masyarakat, karena operasi PETI ini.

Indikasikan siapa saja yang “bermain” dalam operasi PETI ini, Riduan sangat yakin bapak kapolres Bungo sudah mengetahui nama nama dari pemodal peti tersebut.

 “Kita tunggu komitmen dan konsisten bapak kapolres bungo khususnya, Upaya penegakan hukum

Seharusnya  dijalankan  kalau untuk tahap penyelidikan segera pihak tim kapolres bungo terjun kelokasi temuan temuan yang ada di lokasi segera dikembangkan dan dijadikan barang bukti untuk mengetahui cukong cukong atau pemodal PETI tersebut.” (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *